Sinergi Lintas Sektor, Pemkab Malang Perkuat 6 SPM Posyandu, Sumbersekar Jadi Pilot Project New Posyandu

DAU – Pemerintah Kabupaten Malang terus mendorong transformasi pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Salah satu langkah strategis yang kini diperkuat adalah implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu melalui konsep New Posyandu yang mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M. Si., memimpin langsung evaluasi kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung implementasi enam SPM Posyandu sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Rabu (9/9) pagi.

Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaida Sanusi, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Malang, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Camat Dau, Kepala Desa Sumbersekar, OPD pengampu enam SPM Posyandu, serta ketua bidang dan kader Posyandu se-Desa Sumbersekar.

Pemkab Malang secara resmi menetapkan Desa Sumbersekar sebagai pilot project atau proyek percontohan penerapan konsep New Posyandu. Melalui inovasi ini, Posyandu tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi berkembang menjadi pusat integrasi pelayanan dasar masyarakat.

Transformasi tersebut menjadikan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berperan mendekatkan berbagai layanan pemerintah langsung kepada masyarakat. Kunjungan dan evaluasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan strategis dalam rapat koordinasi pada 12 Agustus 2026. Desa Sumbersekar diharapkan menjadi “laboratorium hidup” yang mampu menghasilkan praktik baik dan rekomendasi untuk diterapkan di desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Malang.

Ketua TP PKK Kabupaten Malang menegaskan, perubahan paradigma tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat Posyandu bagi masyarakat. “Kita ingin melihat bagaimana Posyandu tidak lagi sekadar menjadi tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak semata, tetapi menjadi motor penggerak integrasi layanan yang lebih luas.” tuturnya.

Dalam evaluasi SPM bidang pendidikan, Desa Sumbersekar dinilai telah menunjukkan kemajuan positif. Salah satunya dengan memastikan anak usia dini mendapatkan layanan PAUD sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dinas Pendidikan mencatat 17 anak tidak sekolah (ATS) di Desa Sumbersekar yang perlu mendapatkan pendampingan agar kembali memperoleh akses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Sekda Kab. Malang juga menekankan pentingnya penguatan budaya literasi melalui optimalisasi perpustakaan keliling agar dapat menjangkau masyarakat desa secara lebih luas, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua OPD harus hadir dan berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangannya,” tegasnya.

Konsep 6 SPM tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan Posyandu bukan lagi menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, hingga perangkat daerah yang menangani perumahan.
Pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan cakupan imunisasi serta upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Sepanjang 2026 tercatat 12 kasus kematian ibu di Kabupaten Malang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan membutuhkan penguatan edukasi serta pendampingan kepada keluarga.

Sekda Kab. Malang meminta pendekatan kepada masyarakat dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan, terutama dalam mendorong orang tua agar memastikan anak memperoleh imunisasi.

“Saya berharap sosialisasi kepada orang tua dilakukan secara kekeluargaan agar anak-anak mendapatkan imunisasi sebagai tameng kesehatan mereka.” ungkapnya.

Pemkab Malang juga berencana menghidupkan kembali inovasi pemantauan kesehatan ibu hamil berbasis teknologi melalui telepon seluler, dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di sektor perumahan dan sanitasi, Desa Sumbersekar menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Berdasarkan laporan Dinas Cipta Karya, desa tersebut telah berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Lebih menggembirakan lagi, saat ini tidak ditemukan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan program bantuan bedah rumah di wilayah tersebut.

Sementara pada aspek ketenteraman dan ketertiban, BPBD Kabupaten Malang mendorong pemetaan warga rentan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana. Data tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses evakuasi maupun penyaluran bantuan ketika terjadi bencana.

Dinas Sosial juga terus melakukan pemutakhiran data Desil 1-5 agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Di Desa Sumbersekar, sebanyak 79,3 persen warga yang membutuhkan telah tercatat sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Pemkab Malang menegaskan bahwa evaluasi di Desa Sumbersekar bukanlah kegiatan untuk mencari kekurangan, melainkan menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, sekaligus mengidentifikasi solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan dasar.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan penyusunan draf keputusan bersama sebagai pedoman teknis pelaksanaan enam SPM Posyandu, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.

Apresiasi juga disampaikan kepada para kader Posyandu dan pemerintah desa yang dinilai menjadi garda terdepan dalam pembangunan manusia. Dedikasi mereka dalam menjalankan pilot project New Posyandu diharapkan memberikan masukan penting bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Posyandu ke depan.

Melalui semangat “6 SPM Menjadi Komitmen Pelayanan”, Pemkab Malang optimistis transformasi Posyandu mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, terpadu, dan berkualitas.

Sekda Kab. Malamg pun menginstruksikan seluruh OPD untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan yang humanis, baik dalam proses pendataan maupun pemberian pelayanan. Sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap hak dasar masyarakat terpenuhi. Dengan semangat tersebut, Kabupaten Malang terus bergerak mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya hadir di pusat pemerintahan, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. (prokopim/day)