Tugas, Pokok dan Fungsi BKAD

"Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah"

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang terdiri dari:

       1. Kepala Badan

       2. Sekretaris

       3. Bidang Anggaran

       4. Bidang Perbendaharaan

       5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

       6. Bidang Aset


  • Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :

Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penyusunan anggaran, penatausahaan aset daerah, verifikasi dan pembukuan anggaran daerah, serta investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Badan mempunyai fungsi :

       1. Penyusunan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;

       2. Penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

       3. Melaksanakan fungsi BUD;

       4. Penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       5. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan dari Bupati.


  •   Sekretariat

Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka sekretariat mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan dan ;

       2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

       1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

       2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

       3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

       4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

       5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Daerah yang berada di Badan;

       6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan

       7. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

       1. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

       2. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;

       3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;

       4. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

       5. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan

       6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

       1. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

       2. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta  penyusunan perhitungan anggaran;

       3. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;

       4. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan;

       5. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;

       6. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan

       7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

       1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

       2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;

       3. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;

       4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;

       5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

       6. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;

       7. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan

       8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


  • Bidang Anggaran

Badang Anggaran mempunyai tugas:

       1. Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran;

       2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diatas Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

       1. Pengoordinasian penyusunan RKA SKPD/DPA SKPD dan/atau RKAP SKPD/DPPA SKPD;

       2. Penyusunan dokumen rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

       3. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;

       4. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;

       5. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;

       6. Penyediaan anggaran kas.

Bidang Anggaran terdiri dari :

       1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

       2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan

       3. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

       1. Menyusun anggaran belanja daerah;

       2. Melakukan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;

       3. Menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

       4. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

       5. Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

       6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas:

       1. Menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

       2. Melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD, dan PPKD;

       3. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

       4. Mengoordinasi dan mengkompilasi bahan jawaban dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

       5. Menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belnaj daerah;

       6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;

       2. Mengkaji ulang hasi verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;

       3. Melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengeahan DPA SKPD/DPPA SKPD, BLUD, dan PPKD;

       4. Mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;

       5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.


  • Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

       1. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

       2. Mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

       3. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

       4. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;

       5. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;

       6. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;

       7. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;

       8. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

       9. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

       10. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

       11. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ).

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

       1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran;

       2. Sub Bidang Belanja Pegawai;

       3. Sub Bidang Penyertaan Modal.

Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan Pengelolaan Kas Umum Daerah;

       2. Melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan penatausahaan dana trasfer Daerah sesuai dengan rekening Kas Umum Daerah;

       3. Menyimpan dan menghimpun bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran, surat tanda setoran, nota kredit bank dan nota debet, serta bukti transaksi penerimaan kas lainnya;

       4. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah;

       5. Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi dengan instansi terkait;

       6. Merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;

       7. Melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUd, dan PPKD;

       8. Melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;

       9. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D, serta pendistribusian lembar SP2D;

       10. Melaksanakan proses penerbitan Surat Pengesahan Belanja dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja serta pendistribusiannya;

       11. Memperhitungkan potongan dan kewajiban atas pembayaran pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan bagi setiap pengasujan SKPD;

       12. Melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; dan

       13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas:

       1. Melakukan pengelolaan belanja pegawai;

       2. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji Aparatur Sipil Negara dan menghimpun laporan pelaksanaannya;

       3. Melakukan pemeriksaan dan meneliti SPP dan SPM gaji serta tunjangan lainnya;

       4. Meneliti dan mengkoreksi kelengkapan dokumen Surat Keterangan Pemberhentian pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;

       5. Meneliti dan mengkoreksi kekurangan gaji dan susulan gaji yang diajukan oleh SKPD;

       6. Menyediakan cetak daftar gaji SKPD;

       7. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga, Iuran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian;

       8. Melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD dan instansi terkait;

       9. Melakukan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;

       10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Penyertaan Modal mempunyai tugas:

       1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan investasi Daerah;

       2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan utang dan piutang Daerah;

       3. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

       4. Menyusun dan menyiapkan laporan investasi Daerah;

       5. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan investasi dalam bentuk saham dan deposito;

       6. Melakukan evaluasi badan Usaha Milik Daerah dan BLUD atas kewajiban setor Pendapatan Asli Daerah ke Pemerintah Daerah;

       7. Melaksanakan verifikasi atas laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD;

       8. Menyiapkan dan memroses Tuntutan ganti rugi;

       9. Menghimpun bukti pembayarab atas kerugian daerah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembebanan atau Surat keterangan Tanggung jawab Mutlak dan memroses Surat Keterangan pelunasan;

       10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.


  • Bidang Akuntansi dan Pelaporan

       1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

       1. Pengoordinasian pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;

       2. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

       3. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       4. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD;

       5. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja, serta pembiayaan;

       6. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       7. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntasi Pemerintah Daerah;

       8. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

       9. Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan Pemerintah Daerah sesuai sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

       1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

       2. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan

       3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;

       2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan Kas Daerah;

       3. Melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

       4. Melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;

       5. Melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;

       6. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan SKPD, BLUD, dan PPKD;

       7. Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD, BLUD, dan PPKD;

       8. Menganalisis laporan realisasi penerimaan;

       9. Menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik;

       10. Melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan;

       11. Membina dan mensosialisasikan tentang penysuunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

       12. Menyusun kebijan, sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;

       13. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan;

       14. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

       15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan pengolahan pengeluaran Kas Daerah;

       2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Kas Daerah;

       3. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

       4. Melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;

       5. Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

       6. Mengikhtisarkan pengeluaran;

       7. Melakukan posting atas pengeluaran;

       8. Melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;

       9. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, BLUD, dan PPKD secara periodik;

       10. Menganalisis laporan realisasi pengeluaran;

       11. Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

       12. Memverifikasi, menganalisis, dan mengkoreksi kesalahan realisasi pengeluaran;

       13. Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

       14. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran;

       15. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran; dan

       16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

       2. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       3. Menyusun kebijakan, sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertaggungjawaban pelaksanaan APBD;

       4. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

       5. Melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       6. Menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

       7. Menyusun laporan keuangan kosnolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       8. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;

       9. Menyusun ikhtisar kinerja keuangan Pemerintah Daerah;

       10. Menyusun ikhtisar laporan keuangan BMD;

       11. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       12. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan SPBD;

       13. Menyiapkan bahan tindaklanjut hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       14. Menyiapkan bahan untuk analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

       15. Membina dan menmensosialisasikan tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

       16. Menyusun, mengkoreksim dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

       17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugasnya.


  • Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan, serta evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.

Bidang Aset mempunyai fungsi :

       1. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan kebutuhan barang milik daerah;

       2. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

       3. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

       4. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

       5. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;

       6. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

       7. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

       8. Meneliti dokumen usulan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

       9. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;

       10. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan

       11. Mengoordinasikan dan melaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Aset terdiri dari :

       1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, dan Pengamanan Barang;

       2. Sub Bidang Penatausahaan Barang; dan

       3. Sub Bidang Pemanfaataan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang.

Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, dan Pengamanan Barang mempunyai tugas:

       1. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

       2. Meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

       3. Meneliti usulan penetapan penggunaan barang milik daerah yang meliputi penetapan status penggunaan, pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain;

       4. Menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah, surat persetujuan/penolakan atas pengalihan status penggunaan, penggunaan sementara, dan surat keputusan penggunaan barang oleh pihak lain;

       5. Menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;

       6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;

       7. Menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.

Sub Bidang Penatausahaan Barang mempunyai tugas:

       1. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;

       2. Menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

       3. Menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan daerah;

       4. Melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD;

       5. Menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

       6. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala; dan

       7. Menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Organisasi Perangkat Daerah secara berkala.

Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang mempunyai tugas :

       1. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;

       2. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;

       3. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;

       4. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

       5. Meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;

       6. Menyiapkan dokumen pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;

       7. Meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;

       8. Menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; dan

       9. Menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.